tugas pol pp. 000. tugas pol pp

Bidang Perlindungan Masyarakat baik secara lisan. Kegiatan operasional Satpol PP dapat dilaksanakan secara terbuka maupun secara tertutup. . Sumber Daya SATPOL PP Provinsi Riau. PP, mafta perlu menetapkan Petunjuk Operasional Penilaian Angka Kredit Jabatan Polisi Pamong Praja; b bahwa untuk melalisanakan maksud tenebut di atas,. Eselon I, II di lingkungan Kementerian Dalam Negeri menggunakan tanda jabatan berbentuk bulat berdiameter 5 cm berwarna kuning emas di tengahnya terdapat. 1. Sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh dua narasumber tersebut, Kepala Satpol PP Kabupaten Kendal, Toni Ari Wibowo menyampaikan keuntungan pembentukan jabfung PPNS dalam peningkatan kinerja. Bagian Kedua Kepala Satpol PP Pasal 6 Kepala Satpol PP mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Satpol PP. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta dan. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 4. SATPOL PP mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan. Berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Pol PP). MARTAPURA,- Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar, H. 2 Mengingat : 1. Sos. Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan danTujuan penulisan ini adalah untuk lebih memahami dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama Satpol PP yang ada di tingkat kabupaten Indramayu. Bagian Kedua Untuk Kepentingan Pelaksanaan Tugas Polsus, PPNS, Satpam, dan Satpol PP Paragraf 1 Jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan Pengguna Pasal 14 (1) Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2). menjalankan tugas dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlu menetapkan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja. TUGAS POKOK Melaksanakan pen. 2018/NO. JAKARTA - Dalam kegiatan penertiban masyarakat, kita mengenal kehadiran Satpol PP dan polisi. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan. kontinuitas. Pada saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas hulu telah mempunyai Web Site Sub Domain tersendiri, ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja harus siap menerima masukan dari luar atau mau tidak mau harus menerima saran dan kritikan dari masyarakat, baik masyarakat luar kabupaten Kapuas. Pamong Praja, pada bab II (2) disebutkan Satpol PP mempunyai tugas . Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Peran Satpol PP Kabupaten Sukabumi dalam melaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka trantibumtranmas dan penegakan perda pun rutin dilaksanakan. Polisi PP untuk lebih dapat memahami isi setiap Perda turut serta mengimplementasikannya di lapangan, karena dapat dipastikan tugas Polisi PP akan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat. com, Jakarta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) ikut mengawal dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan berlangsung di 270 daerah di Indonesia. Penutup Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka perlu dipahami bahwa setiap anggota Pol PP harus dikembangkan kompetensinya agar bisa memperoleh kinerja yang tinggi. 5. URAIAN TUGAS : Merencanakan Program dan Kegiatan Bidang Pembinaan perlindungan masyarakat berdasarkan ketentuan perundang- undangan yang berlaku untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melihat tugas yang begitu beratnya, Pemilu 2019 menjadi catatan yang paling. Sekretaris Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Santoso mengatakan, dukungan Satpol PP ini mengacu pada Instruksi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta. "Rancangan Permendagri SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP termasuk di dalam Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri (Prosundagri) Tahun 2022 sehingga percepatan di dalam penyusunan regulasi tersebut. Berdasarkan ketentuan 148 UU No. Hal ini paralel dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2012 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. (7) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pol PP, terdiri atas: a. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA /Satpol PP 2019 Tanggal Pembuatan Juli 2019 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Juli 2019 Disahkan Oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Judul SOP Patroli. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok. Bagian Keempat Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum. 156 anggota Satlinmas telah terdaftar dan total laporan kinerja yang terekam sebanyak 78. Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. Denpasar Timur. Peraturan. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Pol PP 3). Satpol PP Pertama: Rp540. Satpol PP merupakan perangkat pemerintah daerah untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Kalteng – “Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban. c. Alamat Kami. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi serta tindakan tanggap di lapangan berkaitan dengan tugas Satpol PP. 1. Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. pengarah : Sekretaris Daerah; c. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. pelaksanaan koordinasi. 3. Membuat abstrak tulisan di bidang Pol PP yang dimuat dalam penerbitan C. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP; e. Penutup Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, maka perlu dipahami bahwa setiap anggota Pol PP harus dikembangkan kompetensinya agar bisa memperoleh kinerja yang tinggi. Satpol PP konsisten melaksanakan tugas dan fungsi menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Calon PNS dengan formasi J abatan F ungsional Pol PP setelah diangkat sebagai PNS paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP. 6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. BERANDA; PROFIL . Dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul(1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 000. Acara tersebut yang dihadiri oleh Jajaran Pegawai Direktorat Pol PP dan Linmas bersama beberapa Narasumber dan. 1, Februari 2020: 37–45Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat pemerintah daerah yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh melakukan kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, untuk itu Satpol PP merupakan suatu jabatan fungsional sesuai rumpun. penyusunan buku pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Pol PP. Kasatpol PP DKI Jakarta Hadiri Kolaborasi Olahraga Satpol PP Goes To School. Dalam Peraturan ini diatur tentang uraian tugas dan fungsi Satpol PP Prov. Dr. Sikap kerja anggota satpol PP dalam mengemban tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan cermin dan refleksi dari organisasi Satpol PP secara keseluruhan. j. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris. Percepatan terkait penyusunan rancangan Permendagri tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP juga perlu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah, disamping. Satpol PP Pelaksana: Rp360. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi : a. Uraian Tugas Dan Tanggung Jawab satpol PP. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin menghadiri upacara peringatan Hari Perhubungan. Maksud dan Tu juan 1. belum memadai (masih banyak anggota Pol PP yang kurang maksimal dalam melaksanakan tugas) 4) Laporan pelaksanaan tugas Satpol PP masih bersifat proses (misal pelaksanaan patroli) tanpa ukuran kinerja output-outcome 5) Satpol PP pasif, bekerja menunggu penugasan 6) Sarpras operasinal tugas dan fungsi pol pp terbatas 7) Masih. Pengajar/pelatih pada Diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP Mengajar/melatih pada Diklat fungsional/teknis di Bidang Tugas. keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. pengarah : Sekretaris Daerah; c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP. , M. Bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyiapan dan pengolahan data, perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan kesiagaan dan penanggulangan dalam menghadapi gangguan, ancaman, perlindungan masyarakat, bahaya dan bencana,. demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebutan tindakan represif non yustisial, menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Administrasi Kependudukan terdapat salah satu pasal yang menjadi tugas Satpol PP Kota Semarang dalam menegakkan ketertiban umum yaitu pada Pasal 18 tentang Penduduk non permanen. Pol. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah satu unit yang bertugas untuk menjaga ketertiban masyarakat, keselamatan,. 5. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. Baca selengkapnya. Unit Kerja : - Satuan Polisi Pamong Praja - - Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah - - - Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 4. KOMPAS. “Dalam rapat tersebut telah disepakati akan dibentuk Satpol PP Pariwisata di seluruh Bali ,” ujar. Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota satuan Pol PP sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh PNS dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan. selain itu kemiripan itu terletak pada tugas yang diemban oleh Satpol PP dan Polisi yang sama-sama 3 memelihara ketertiban dan keamanan. Beda dengan Satpol PP yang mayoritas bahkan bisa dikatakan kerjanya memang di luar, seperti contoh; patroli, operasi penertiban bangunan liar,. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG 2. Satpol PP merupakan satuan polisi pemerintah daerah yang memelihara ketentraman, ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah. 20 Sep 2023 00:02; Selengkapnya. keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. Polisi Pamong Praja disingkat Pol PP, adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Tugas dan Fungsi Pasal 3 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Si menyampaikan SK Purna Tugas, Piagam Penghargaan dan bingkisan kenang-kenangan kepada. Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya seringkali berbenturan dengan masyarakat dan cenderung mendapat opini “perampasan hak asasi manusia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Sub Bidang Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Kewaspadaan Dini terhadap masyarakat. Cuaca. Pasal 8 Perekrutan anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. Uraian tugas sebagaimana dimaksud diatas, adalah sebagai berikut : merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai. Satpol PP sendiri mulanya didirikan di Yogyakarta sebagai wadah tugas pemerintah daerah. 12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. (0334) 887467 . 5 Rencana Aksi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok Tahun Anggaran 2022 BAB II . 1 Polres Demak 1 2 Kodim 0716 Demak 2 3 Kasi Trantib Kecamatan 3 4 5 Peralatan / perlengkapan pendukung lainya 1 Arsip dan file tersimpan di Kasi Kerjasama Nomor SOP Tanggal Pembuatan Penyelenggara Tibum Sat Pol PP Kabupaten Demak. Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamoing Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010. perubahannya di lingkungan Satpol PP dan i. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,11. 4, Bandung • Email 1 : ppid. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor dan peraturan Bupati Bogor. UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. PP Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas pokok dan fungsi Satpol PP. keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan daerah. Dalam pandangan sosiologis, Satpol PP dan masyarakat merupakan rangkaian stake holder yang saling membutuhkan dan harus terjalin secara harmonis, sejalan dan mampu memberikan citra yang baik. menyiapkan bahan koordinasi dengan Sekretariat dan Bidang di lingkungan Satpol PP maupun SKPD lain baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;dalam rangka persiapan penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, maka dalam hal. 395 dalam kurun waktu 3 bulan. (2) Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat. 54 Tahun 2011 Tentang Standar. Sikap kerja anggota satpol PP dalam mengemban tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan cermin dan refleksi dari organisasi Satpol PP secara keseluruhan. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. (4) Kepala UP Sat. Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. dalam menyusun dokumen Resntra Satpol PP Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang lebih responsif dan adaptif. Khususnya terkait menegakkan peraturan. 3. Dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat. 1). PP Kecamatan wajib membina hubungan dan koordinasi dengan Kecamatan dan OPD terkait di tingkat Kecamatan. Tulisan ini menitikberatkan pada tugas Satpol PP sebagai penyelenggara pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat atau pembinaan trantibum. memahami dan menguasai adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di daerah; 5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Penegakan, Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran Peraturan dan Perundang-Undangan Daerah. 6205, LL SETKAB : 15 HLM. Jl. Pasal 5 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi: a. 1606 3. Satuan Polisi Pamong Praja (disingkat Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. Hut. Tugas Satpol PP juga menegakkan Peraturan Daerah/Perda. Menyelenggarakan diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol PP;`` g. satpolppbdg@gmail. 2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok dan fungsi pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, humas dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi. Akibatnya, setiap menjalankan tugas, Anggota Pol PP seringkali mendapat penolakan dan halangan dari masyarakat. 1. 3. SATPOL PP mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda. 00 Semua Jenjang b) majalah ilmiah yang diakui oleh instansi. Untuk medeskrisipsikan peran Satpol PP dalam mejalankan tugas sebagai penegak ketertiban umum tentang penegak peraturan disiplin protokol kesehatan Covid-19 pada masyarakat Kabupaten Jember. Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak. PP Prov. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Masyarakat harus tahu, Satpol PP itu bukanlah. KOMPAS. menyelenggarakan pelindungan masyarakat. di bidang tugas Pol PP; dan c. Direktorat Pol PP dan Linmas memiliki tugas, pokok, dan fungsi untuk menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di dalam menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di daerah. Menegakkan Perda dan Perkada; 2. Pembagian tugas masing-masing unsur organisasi pada pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Satpol PP. By Satpol PP Kalteng 31 Agustus 2018 Tidak ada Komentar. Paragraf 3 Sub Bagian Kepegawaian Pasal 8 (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan penyusunan laporanBerdasarkanPeraturan PemerintahNomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Pol. 8 (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. 1. Seksi Operasi Penegakan, Pembinaan,Pengawasan dan Penyuluhan ; b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. INDONESIA WEATHER. 3. Melaksanakan dan menyiapkan bahan prosedur pengamanan Pejabat Daerah dan tamu VIP; 3. Benturan pada tugas-tugas polisional tersebut akan terus terjadi sepanjang rekrutmen, pembinaan karier serta pendidikan Satpol PP tidak pernah ada Standarisasi. penyempurnaan pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan. (4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 3. "Polisi Pamong Praja itu, sesuai amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perkapolri bisa menjadi PPNS," kata Direktur Polisi Pamong Praja dan. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah personil pelaksana teknis tugas operasional Satpol PP yang melaksanakan tugas teknis tertentu sesuai penetapan tugas pokok dan fungsinya. Unsur Pimpinan : Kepala Satpol PP. 000. Peranan anggota satpol PP dalam organisasi sangat penting. ” Sedangkan amanat untuk melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah diatur dalam pasal 5 (b). Namun dalam pelaksanaannya, tugas Satpol PP sering berbenturan dengan penegak hukum yang lain, terutama polisi. Denny menyadari satpol PP sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat ketika menjalankan tugas. Salam sejahtera untuk kita semua. Sub Bag Perencanaan dan Kepegawaian a. Menyusun Pedoman Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Pamong Praja atau biasa disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan satuan kepolisian perangkat daerah yang menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman, dan pelindungan masyarakat. Menurut Pasal 55 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Satuan Polisi Pamong. Motivasi juga dapat dipahami dari teori kebutuhan dasar. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Berkenaan dengan struktur organisasi Satpol PP, ditetapkan dalam peraturan harus dicapai oleh Pol PP untuk pembinaan karir yang bersangkutan.